.gif)
Bumi tiba-tiba berguncang. Bangunan dan pepohonan terhuyun-huyun. Warga yang sedang menikmati pagi hari itu, sontak panik. Mereka tiba-tiba berhamburan keluar ruangan. Pengendara yang sedang melaju, segera meminggirkan kendaraannya. Teriak takbir "Allah Huakbar...Allah Huakbar, terdengar mendesis dari mulut setiap orang. Sumbar sedang diguncang gempa. Saat itu, Kamis (13/9), umat muslim sedang berada dalam suasana ramadhan hari pertama. Ujian datang tanpa mengenal waktu.
Jalanan yang tadinya sepi, mendadak dipenuhi kendaraan. Dengan berkain sarung dan muka yang tidak sempat di cuci, warga berlarian meninggalkan rumahnya masing-masing. Beberapa orang tampak terguncang. Wajar, karena beberapa jam sebelumnya, mereka "terpaksa" harus bangun lebih pagi untuk sahur pertama.
Gempa dengan kekuatan diatas 7 SR ini, menyebabkan kerusakan di berbagai bangunan diberbagai kabupaten di Sumbar. Menurut catatan Satkorlak Sumbra, Peisisir Selatan dan Mentawai menjadi kabupaten terparah terkena bencana ini. Duka kembali menghampiri Ranah Minang ini.
Gempa telah usai? lantas sekarang apa? Beberapa hari pasca gempa kamis pagi itu, Satkorlak Sumbar mulai merilis data. Gempa dengan kekuatan 7,9 SR itu menyebakan 13.966 rumah rusak di Pessel, 4.789 di Kepulauan Mentawai, 2.334 di Padang Pariaman dan 3.318 di kota Padang atau total kerusakannya 24,825 rumah di seluruh Sumbar. Jika dikonversikan dengan uang, bencana kali ini mengakibatkan kerugian mencapai Rp 1,452 triliun.
Bicara soal data, kita bicara soal bantuan. Karena kevalidan data menjadi acuan besarnya bantuan yang akan dikucurkan. Dalam kunjungannya ke Pessel, kemarin, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, memberi perhatian lebih soal data. Menurutnya, kucuran bantuan yang akan diberikan tergantung dengan kebutuhan daerah masing-masing. Secara tidak langsung, SBY mengintruksikan pemerintah daerah untuk melansir data yang valid.
Mungkin belum lepas dari ingatan kita, bagaimana gempa hebat juga melanda propinsi ini, 6 Maret 2007 silam. Kondisi yang sama kembali terulang. Warga mengungsi, rumah-rumah hancur dan kepanikan di mana-mana.
Namun ada yang membuat kita miris. Ternyata masih ada korban gempa 6 Maret itu yang masih tidur ditenda. Mereka mengaku masih belum mendapatkan bantuan seperti yang dijanjikan. Bahkan informasi di lapangan ada bantuan yang salah sasaran. Warga yang semestinya tidak berhak mendapatkan, namun menerima juga.
Apakah ini akan terulang pada bencana kali ini? Jawabannya bisa ya, jika pola penanganan bencana tidak komprehensif. Dalam artian, bantuan yang diberikan tidak berdasarkan kondisi dilapangan. Untuki jangka panjang, tim verifikasi independen yang terdiri dari kalangan akedemisi dan praktisi mesti dilibatkan dalam melakukan verifikasi data. Tujuannya hanya satu, dengan tim yang sama maka data yang akan didapatkan juga akan sama. Akan ada standar penilaian yang sama, apakah sebuah bangunan masuk kategori rusak parah, rusak sedang atau ringan. Besar harapannya, bantuan yang akan diberikan akan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi kerusakan yang ada.(*)
Read More......
Gempa dengan kekuatan diatas 7 SR ini, menyebabkan kerusakan di berbagai bangunan diberbagai kabupaten di Sumbar. Menurut catatan Satkorlak Sumbra, Peisisir Selatan dan Mentawai menjadi kabupaten terparah terkena bencana ini. Duka kembali menghampiri Ranah Minang ini.
Gempa telah usai? lantas sekarang apa? Beberapa hari pasca gempa kamis pagi itu, Satkorlak Sumbar mulai merilis data. Gempa dengan kekuatan 7,9 SR itu menyebakan 13.966 rumah rusak di Pessel, 4.789 di Kepulauan Mentawai, 2.334 di Padang Pariaman dan 3.318 di kota Padang atau total kerusakannya 24,825 rumah di seluruh Sumbar. Jika dikonversikan dengan uang, bencana kali ini mengakibatkan kerugian mencapai Rp 1,452 triliun.
Bicara soal data, kita bicara soal bantuan. Karena kevalidan data menjadi acuan besarnya bantuan yang akan dikucurkan. Dalam kunjungannya ke Pessel, kemarin, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, memberi perhatian lebih soal data. Menurutnya, kucuran bantuan yang akan diberikan tergantung dengan kebutuhan daerah masing-masing. Secara tidak langsung, SBY mengintruksikan pemerintah daerah untuk melansir data yang valid.
Mungkin belum lepas dari ingatan kita, bagaimana gempa hebat juga melanda propinsi ini, 6 Maret 2007 silam. Kondisi yang sama kembali terulang. Warga mengungsi, rumah-rumah hancur dan kepanikan di mana-mana.
Namun ada yang membuat kita miris. Ternyata masih ada korban gempa 6 Maret itu yang masih tidur ditenda. Mereka mengaku masih belum mendapatkan bantuan seperti yang dijanjikan. Bahkan informasi di lapangan ada bantuan yang salah sasaran. Warga yang semestinya tidak berhak mendapatkan, namun menerima juga.
Apakah ini akan terulang pada bencana kali ini? Jawabannya bisa ya, jika pola penanganan bencana tidak komprehensif. Dalam artian, bantuan yang diberikan tidak berdasarkan kondisi dilapangan. Untuki jangka panjang, tim verifikasi independen yang terdiri dari kalangan akedemisi dan praktisi mesti dilibatkan dalam melakukan verifikasi data. Tujuannya hanya satu, dengan tim yang sama maka data yang akan didapatkan juga akan sama. Akan ada standar penilaian yang sama, apakah sebuah bangunan masuk kategori rusak parah, rusak sedang atau ringan. Besar harapannya, bantuan yang akan diberikan akan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi kerusakan yang ada.(*)
